oleh

Kuasa Hukum : Taati Putusan PTUN, Bupati Selayar Harus Lantik Rahman Jadi Kades Kohala

Selayar, SulawesiEkspos — Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar(PTUN) mengabulkan gugatan Rahman, R, S.Sos atas Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 653/XII/Thn 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar masa Bhakti 2019-2025 khusus Lampiran II No. Urut 37 atas nama Rakhman Hamdani Kepala Desa Kohala.

Rakhman R, S.Sos mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena Bupati Kepulauan Selayar tidak melantik dirinya pada Kontestasi Pemilihan Kepala Desa Kohala tahun 2019.

Dalam putusan PTUN Makassar No. 9/G/2020/PTUN Mks, majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, Selain itu Majelis Hakim membatalkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 653/XII/Thn 2019 tentang pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar masa Bhakti 2019-2025 khusus Lampiran II No. Urut 37 atas nama Rakhman Hamdani Kepala Desa Kohala.

Majelis Hakim juga mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 653/XII/Thn.2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar masa Bhakti 2019-2025 khusus Lampiran II No. Urut 37 atas nama Rakhman Hamdani Kepala Desa Kohala.
Kemudian memerintahkan tergugat (Bupati Kepulauan Selayar) melalui aparaturnya cq. Camat Buki, Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mengusulkan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi pengesahan dan pengangkatan Penggugat(Rahman, R, S.Sos) sebagai Kepala Desa Kohala, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 5 Desember 2019 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengacara Rahman, R, S.Sos Jamaluddin, SH yg akrab di panggil Jamz, perlu di ketahui bahwa pada Kontestasi Pemilihan Kepala Desa Kohala hasilnya adalah seri, Rahman R, S.Sos memperoleh 278 suara sah dengan memenangkan 2 TPS sedangkan Rahman Hamdani memperoleh 278 suara sah dengan hanya menang di 1 TPS, dengan adanya putusan PTUN membuktikan bahwa kliennya adalah pemenangnya serta beliaulah yg seharusnya di tetapkan dan dilantik sebagai Kepala Desa Terpilih.
Kami berharap putusan ini segera ditindak lanjuti dan saya yakin Bupati Kepulauan Selayar Muh. Basli Ali akan melaksanakannya. Apalagi putusan PTUN dikuatkan dengan putusan No. 195/B/2020/PT.TUN.Mks di tingkat banding. Dan dinyatakan putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2020 yang menjelaskan bahwa sengketa Tata Usaha Negara tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa termasuk jenis perkara yang terkena pembatasan kasasi artinya perkara ini selesai sampai di tingkat banding.

Salah satu Kuasa Hukum Rahman R, S.Sos, Idah Hamidah, ST., SH, menyampaikan inti dari putusan PTUN adalah bahwa Bupati Kepulauan Selayar Salah menerapkan aturan dalam menerbitkan Keputusannya. Sehingga seyogyanya Bupati kepulauan Selayar melaksanakan putusan PTUN. Saya yakin Bupati Kepulauan Selayar sangat taat hukum.

Tim hukum Jumadi Mansyur, SH juga menghimbau kepada Rahman Hamdani dan pihak terkait agar legowo menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan meminta kepada Bupati kepulauan Selayar untuk segera mengusulkan dan menetapkan Rahman R, S.Sos sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kohala Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar.

Rahman R, S.sos mendaftarkan gugatannya terhadap Bupati Kepulauan Selayar ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Tanggal 6 Februari 2020. Dalam gugatannya pihak tergugat adalah Bupati Kepulauan Selayar.
*/(Ld)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed