oleh

KASN : 830 ASN Dilaporkan Tidak Netral Jelang Pilkada

MAKASSAR, SulawesiEkspos.com — Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengungkapkan jumlah ASN yang dilaporkan terkait pelanggaran netralitas per tanggal 8 November sebanyak 830.

Dari jumlah yang terlapor, sebanyak 619 ASN telah diberikan rekomendasi penjatuhan sanksi pelanggaran netralitas, dengan tindak lanjut pemberian sanksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baru kepada 416 ASN atau 67.2%. 

Dari data tersebut, Jabatan pelanggar tertinggi adalah Jabatan Fungsional sebesar 25,4% kemudian Jabatan Pimpinan Tinggi sebesar (23.1%) dan Administrator sebesar (14.5%). Dari sisi kategori pelanggaran tertinggi adalah kampanye melalui media sosial sebesar 24.2%. 

“Angka pelanggaran netralitas masih terus bertambah, namun tidak sejalan dengan tindaklanjut rekomendasi oleh PPK” ungkap, asisten KASN, Nurhasni diacara Webinar bekerjasama dengan Indonesian Assosiation of Public Administration (IAPA), Senin (9/11/2020).

Dalam kesempatan itu juga Nurhasni menyebut, dalam 2 minggu terakhir ini, KASN bersyukur karena Kemendagri selaku anggota Satgas ikut mengingatkan PPK agar segera menindaklanjuti rekomendasi KASN. “Tindaklanjut oleh PPK atas rekomendasi KASN adalah ujung tombak pengawasan netralitas ASN,” tegas Nurhasni.

Tingginya angka rekomendasi KASN yang belum ditindaklanjuti oleh PPK menjadi perhatian tersendiri. Guru Besar Ilmu Administrasi, Unhas Prof. Sangkala, menganggap yang menjadi urgent saat ini adalah bagaimana menjadikan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sadar bahwa penanganan pengawasan netralitas ASN harus didukung kuat oleh komitmen kepada daerah yang juga menjabat sebagai PPK. 

“Menurut saya, pengawasan netralitas ASN tidak akan bisa kuat tanpa adanya penguatan KASN. Saya membayangkan KASN bisa sampai memberikan sanksi tidak hanya memberikan rekomendasi,” ungkapnya

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad juga menyampaikan, bahwa jika masih ada ASN yang berpikiran pelanggaran netralitas ASN dianggap sebagai hal lumrah dan wajar adalah pemikiran lama dan sudah ketinggalan zaman. 

“zaman sekarang ini sudah bicara profesionalitas, menjadi ASN adalah pilihan, tidak usah cawe cawe politik. Kalau ada ASN yang masih berpikir tidak netral itu wajar, itu pikiran ketinggalan zaman,” tegas Muhammad.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka terus memberikan dukungan kepada KASN pada kerja pengawasannya, terutama pada aspek nilai dasar, kode etik, kode perilaku netralitas.

Hadir secara virtual memberikan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, dan Ketua KASn sekaligus juga Presiden IAPA, Agus Pramusinto memberikan sambutan kunci.

Sebelumnya, Webinar ini merupakan rangkaian kegiatan yang berlokasi di 7 Perguruan Tinggi di berbagai wilayah yang sudah disepakati. Di tengah masa kampanye Pilkada ini, berbagai cara dan upaya dilakukan para calon kepala daerah untuk bisa mendapatkan simpati masyarakat agar dapat memenangkan kontestasi Pilkada, bahkan seperti yang sudah diprediksi sebelumnya pada masa kampanye sekarang ini banyak dilaporkan kasus pelanggaran netralitas ASN di berbagai daerah penyelenggara Pilkada.  (Samin)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed