oleh

Legislator Gerindra Makassar Pelesiran Camat dan Lurah ke Bali Dinilai Ada Indikasi Politik

MAKASSAR, SulawesiEkspos.com – Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Kasrudi menyoroti agenda rekreasi sejumlah camat dan lurah ke Pulau Dewata Bali.

“Tidak perlu berangkat ini camat dan lurah dengan asumsi keberhasilannya. Karena memang itu kerjanya. Bukan karena keberhasilnnya, karena memang kita sudah siapkan yang namanya tunjangan agar kinerjanya lebih baik,” tegasn Kasrudi Sabtu (6/11/2020).

Pelesiran ini dianggap buah manis dari serapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dianggap tinggi. Kasrudi menanggapi sangat tidak layak bagi mereka diberi reward berlibur ke Bali sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja tidak tercapai.

“Aneh ini, ada apa. Bagaimana mungkin mereka para camat dan lurah liburan ke Bali sementara PAD kita saja tidak mencapai target,” ketus Kasrudi.

Sementara, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin tak menampik bawahannya berplesir ke Bali. Ia menilai kunjungan itu merupakan penghargaan atas capaian dari kerja-kerja mereka. Sehingga bisa dijadikan motivasi ke depannya.

“Saya senang melihat dari posisi positif, kalau ada kunjungan seperti itu, sebagai apresiasi kita harapkan dapat menumbuhkan motivasi yang kuat untuk masyarakat. Akan memberikan rasa percaya diri, bahwa apa yang dilakukan mendapat penghargaan,” ungkapnya saat ditemui di Rujab Wali Kota Makassar, Kamis (5/11/2020), lalu.

“Keringat orang satu tetes harus kita apresiasi. Jangan sudah berkeringat kita tinjau dari sisi negatif itu akan mematikan kita punya semangat kerja dan itu kadangkala yang sering mendominasi akitivitas kita sehari hari, akhirnya apa semua kegiatan kita menjadi lambat,” katanya melanjutkan.

Meskipun tidak tahu pasti agenda kegiatan selama di Bali, Rudy menuturkan, kunjungan tersebut sah sah saja dilakukan sepanjang memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk senantiasa berpikir positif dan mengabaikan kabar miring yang beredar luas di luar sana.

“Berpikir negatif itu akan menjauhkan rezeki, berpikir positif akan mendatangkan rezeki. Kita ingin Makassar penuh tumpahan rezeki. Mari kita berpikir positif semua,” ucapnya.

Sementara itu, Pengamat Pemerintahan, Sukri Tamma berpandangan, dalam organisasi pemerintahan, metode manajemen pemerintahan dengan model reward bagi suatu pencapaian adalah sesuatu yang biasa dan jika dilakukan dengan tepat maka hal tersebut akan menjadi stimulan bagi peningkatan kerja dari bagian-bagian organisasi yang  mendapat reward.

“Saya pikir dalam kerangka ini PJ Walikota mencoba memberikan stimulan tersebut agar mereka yang mendapat reward akan terus meningkatkan kinerjanya sekaligus untuk memotivasi yang lain agar dapat berprestasi juga,” ujarnya kepada infosulsel.com, Sabtu (7/11/2020).

Namun, lanjut Sukri, bentuk reward tentu saja disesuaikan dengan konteks, kondisi dan kebutuhan organisasi. Dalam konteks pemerintahan tentu saja, aspek pendanaan, ketepatan bentuk kegiatan dan bentuk prestasi dari mereka yang mendapat reward juga penting untuk diperhatikan, jangan sampai upaya untuk memberikan stimulan bagi pengembangan justru akan menimbuklkan pemborosan anggaaran yang seharusnya dapat digunkan untuk membiayai hal-hal lain yang lebih mendesak.

“Dalam konteks pandemi saat ini, tentu saja pemerintah dituntut untuk dapat mendukung berbagai upaya penanganan termasuk melalui alokasi dana yang memadai karena hal ini menjadi permasalahan bersama. Jadi jika kemudian beberapa camat dan lurah di kota Makassar hanya plesiran tanpa hal-hal lain terkait denga tugas dan tanggungjawab serta upaya untuk mengembangkan kebijaka kota makassar ke depan, maka tentu saja hal tersebut memang rentan menimbulkan sorotan,” papar Sukri. (Samin)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed