oleh

Polemik Tambang di Sidrap, 2 Kelompok Warga Nyaris Baku Parang

SIDRAP, SulawesiEkspos.com — Dua kelompok warga di sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase nyaris baku parang, Selasa (3/11), lalu.

Cekcok antar dua kubu, yakni penambang dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bila (AMPSB).

Insiden itu ditengarai polemik aktivitas tambang di sungai itu. Koordinator AMPSB, Andi Tenri Sangka menilai penambang tak mematuhi aturan.

Anti Tenri Sangka mengatakan, konflik itu bermula saat pihaknya menegur penambang yang beraktivitas di sungai itu.

Sebab, kata Andi Kenkeng-sapannya, sudah ada surat imbauan dari Bupati yang ditujukan untuk Kapolres agar menertibkan para penambang.

“Sudah ada surat dari Bupati untuk menertibkan penambang itu. Itu diterbitkan Jumat, (30/10), lalu. Makanya kami turun menegur penambang yang masih beraktivitas. Padahal sudah ada kesepakatan bahwa tidak ada lagi aktivitas. Tetapi saat kami tegur, mereka teriak dan mengancam kami pakai senjata tajam. Seandainya saya tidak mediasi, sudah ada pertumpahan darah di situ,” kata Andi Kengkeng, saat dihubungi, Rabu (4/11).

Sementara itu, Kapolres Sidrap, AKBP Leonardo Panji Wahyudi mengatakan, pihaknya sudah melakukan mediasi antar kedua kubu.

“Kami sudah imbau agar semua menahan diri untuk tidak ada tindak pidana lain yang muncul. Apabila ada tindak pidanan lain yang muncul akan diambil tindakan sesuai aturan yang berlaku,” kata Leonardo.

Untuk itu, ia mengimbau agar semua pihak menahan diri. Sebab, soal aktivitas penambangan itu kewenangan Pemkab dan Pemprov sebagai pemberi izin tambang.

“Masalah tambang sudah diatur sesuai langkah-langkah yang diambil Pemda dan Polres dalam mendukung pelaksanaannya. Para penambang harus mengikuti imbauan dari Pemda,” imbaunya.

Terkait surat penghentian tambang yang ditujukan ke Polres, ia mengaku sudah menurunkan personil untuk melaksanakan penertiban.

“Personil sudah kami turunkan. Itu dipimpin langsung Kasat reskrim untuk melaksanakan penertiban di lokasi tambang. Seluruh tambang apabila belum melaksanakan tahapan yang dianjurkan dan diperintahkan oleh pemerintah provinsi. Maka operasionalnya dihentikan sementara. Apabila ada masyarakat yang melakukan tindakan merusak dan melanggar aturan akan diproses hukum,” tegasnya. (*)

Penulis : Asri

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed