oleh

Honor Petugas Posko Covid-19 Makassar Masih Mengendap di Bank

MAKASSAR, SulawesiEkspos.com – Petugas Posko Covid-19 Kota Makassar masih mengeluhkan tersendatnya honor atau dana transpor yang tak kunjung diterimanya hingga saat ini, Kamis (18/6/2020).

Salah satu petugas posko covid-19 mengatakan honor yang dijanjikan oleh Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terkesan ada kejanggalan.

Pasalnya, dari pemberitaan di media bahwa anggaran honor yang akan diberikan ke petugas posko telah masuk ke rekening BPBD sejak Jumat lalu.

“Saya baca di media media anggaran untuk kita kita di posko sudah cair waktu hari Jumat, kalau tidak salah totalnya itu semua 3,8 miliar,” kata salah satu petugas posko covid-19 Makassar yang tidak ingin disebutkan namanya.

“Tetapi sampai sekarang kita kita belum dapat apa-apa, mungkin uangnya masih mengendap di bank, biar dapat bunga,” terangnya.

Namun yang sangat mengherankan, anggaran Rp.3,8 miliar itu sudah termasuk makan dan minum, sementara Gula, Kopi dan Air pun sangat sulit ditemukan di posko.

Saat di konfirmasi, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Andi Rahmat Mappatoba membenarkan hal tersebut.

“Iye sudah masuk mi di rekening BPBD, ie dari hari jumat minggu lalu, sudah masuk mi itu,” jelas Rahmat.

Anggaran tambahan yang dialokasikan ke BPBD Kota Makassar sebesar Rp.3,8 miliar itu sudah termasuk biaya makan, minum, transport dan honorarium tenaga kontrak yang terlibat langsung di posko penanganan covid-19.

Selain itu anggaran tersebut juga akan digunakan untuk Pengadaan Masker dan beberapa kebutuhan lainnya guna kelancaran tugas penanganan covid.

“Juga masih ada yang lain rinciannya. Tetapi Saya tidak hapal apa saja. Yang jelas tinggal pencairan dan akan masuk ke rekening BPBD,” pungkasnya.

Pengamat Politik dan Hankam Arqam Azikin saat mampir ke posko covid-19 di Jalan Nikel nomor 7, selain mengkritik sepinya aktivitas dan bobroknya kondisi posko ia juga menyayangkan honor petugas belum terbayarkan.

“Ini karena anggarannya tidak jelas dan tidak di umumkan ke publik, padahal ini uang APBD, uang negara, uang rakyat dan itu harus ada, harus jelas juga,” ungkap Arqam Azikin.

Akademisi Universitas Muhammadiyah itu mengaku gelisah dari grafik makassar masuk dalam zona merah karena kinerja gugus tugas tidak masuk akal.

“Insentifnya saja teman teman honor yang ditugaskan disini sudah tidak jelas dan kacau begini, bagaimana mau yang lain bagus,” tutupnya.

(*)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed