oleh

Besok Iqbal Resmi Tidak Lagi Nahkodai Kota Makassar

MAKASSAR, Sulawesiekspos.com – Tepat pada Rabu (13/5) besok, PJ Wali Kota Makassar, M Iqbal Suhaeb telah resmi tidak menahkodai Kota Makassar.

Sejumlah catatan penting selama menjabat telah menjadi tinta dalam sejarah perjalanan Pemerintah Kota Makassar dibawah kepemimpinannya.

Iqbal mengakui, terdapat sejumlah persoalan hal perlu diperbaiki utamanya sinergitas antara Pemerintah dan DPRD kota Makassar.

“Yang perlu Kami perbaiki adalah komunikasi antara eksekutif dengan legislatif mungkin harus lebih intens lagi, supaya program itu bisa lebih standar jalannya, transparan, dan optimal dilaksanakan,” ujar Iqbal usai menghadiri rapat paripurna, Selasa (12/5/2020).

Menurutnya jika hal tersebut diperkuat, maka ia meyakini roda pemerintahan akan kembali membaik lagi.

“Kalau itu bisa berjalan dengan baik, itu bisa baik dilaksanakan,” singkat Iqbal.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo saat ditanya ihwal peluang pergantian PJ Wali Kota Makassar, dirinya hanya berharap siapapun yang memimpin Makassar bisa bersinergi dengan DPRD Kota Makassar selaku mitra pemerintah.

“Ini merupakan ranahnya kewenangan Gubernur, apakah ada pergantian atau tidak itu dari gubernur dan ada Kemendagri ya yang SK kan,” singkat Rudianto Lallo di Gedung DPRD Kota Makassar, Jalan AP. Pettarani, sore tadi.

Sebelumnya, DPRD telah berkonsultasi dengan gubernur dan meminta agar Iqbal dievaluasi.

“Ungkapan-ungkapan dan semua perasaan, sudah kita sampaikan kepada gubernur. Jadi terserah saja pak gubernur akan menindak lanjuti surat teman-teman fraksi, ya terserah saja,” Ketua Komisi D Bidang Kesra, DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir, Senin (11/5/2020).

Menurut Wahab, telah terjadi komunikasi di semua fraksi di DPRD Kota Makassar dengan hasil bahwa Iqbal Suhaeb mendapat nilai minor.

“Dan menurut penilaian semua fraksi, (Pj Wali Kota) tidak dapat diajak bekerja sama dengan baik, sehingga dimintakan kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi,” lanjut Wahab.

Tak serta merta menilai, Ketua Komisi D ini memiliki alasan yang menurutnya logis. Penilaian terhadap Iqbal kata dia, bersumber dari data dan fakta yang terjadi di lapangan selama lebih dari 1 tahun ia menjabat.

“Pertimbangannya, saya ini 11 tahun di DPRD Makassar, tapi tidak pernah mendengar rumah jabatan didemo oleh ASN. Ini soal kewibawaan, ini yang saya katakan soal attitute,” tegas Wahab.

Wahab menilai rumah jabatan merupakan simbol pemerintahan. Bagaimana mungkin keadaannya justru terjadi demonstrasi dari unsur yang berada di dalamnya.

“Kalau yang demo itu rakyat itu masuk akal. Tapi yang demo ini ASN. Berarti ini ada yang buntu,” lanjutnya.

Selain itu, Wahab menyebut kasus lain yang terjadi beberapa hari terakhir terkait masa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kota Makassar. Iqbal dianggap tidak tegas dalam melakukan penindakan.

Sehingga menurut Wahab, justru terjadi pelawanan dari masyarakat dengan melanggar perwali yang menjadi aturan dari PSBB tersebut.

“Janganmi kita bicara Toko Agung, kalau Agung itu sudah berlebihan sekali, sebelum Agung kan sudah luar biasa perlawanan, berarti tidak berwibawa pemerintahan ini,” sindirnya.

Pertimbangan lainnya adalah minimnya serapan anggaran. Target pendapatan asli daerah (PAD) juga tidak tercapai.

“Belum lagi proses penganggaran tahun 2019, serapannya minim dan target PAD tidak tercapai, ini semua yang menjadi bahan pertimbangan,” pungkas Wahab.

Ia pun berharap hasil penilaian dari DPRD Kota Makassar dapat menjadi evaluasi oleh Gubernur Nurdin Abdullah.

(*)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed